PRESIDEN MINTA KEPALA DAERAH DUKUNG PRAMUKA SANTRI

Sumedang, 17/6/2009 (Kominfo-Newsroom) � Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepala daerah mendukung gerakan Pramuka Santri Nusantara di daerahnya masing-masing untuk mengukuhkan tali persaudaraan antar sesama warga negara Indonesia.

�Saya perintahkan gubernur, bupati dan walikota untuk terus memberikan dukungan optimal gerakan Pramuka, termasuk di gerakan Pramuka Santri dalam pembangunan karakter bangsa,� kata Presiden saat membuka acara Perkemahan Pramuka Santri Nusantara 2009 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/6).

Menurut Kepala Negara, gerakan pramuka memberi ruang terhadap pemuda Indonesia semakin tangguh serta dapat

mempertebal nasionalisme. Pemerintah sejak 2006 telah mencanangkan revitalisasi gerakan pramuka di Indonesia, dan revitilisasi pramuka harus ditingkatkan perannya dalam membangun rasa nasionalisme, patriotisme, dan semangat bela Negara.

Presiden Yudhoyono juga mengatakan, kegiatan pramuka merupakan cara membangun pemikiran dan kepribadian santri sehingga tumbuh rasa nasionalisme di tengah globalisasi. Pramuka juga dapat mengembangkan ide dan inovatif para santri karena kegiatan ini merupakan salah satu pilar penting pendidikan nasional.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendorong pengelola pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk mengaktualisasikan sains dan teknologi dalam pendidikan para santri.

�Selain itu juga mengaktualisasikan teks Al Quran dalam kehidupan agar para santri tetap dapat mengikuti perkembangan dunia dan mampu bersaing di tengah perkembangan dunia yang berlangsung terus menerus,� ujarnya.

Perkemahan Pramuka Santri Nusantara 2009 yang digelar oleh Departemen Agama tersebut akan diisi oleh berbagai kompetisi untuk menguji kemampuan dan pengetahuan para pramuka santri, antara lain di bidang pengetahuan umum, sains, dan penguasaan Bahasa Inggris serta Bahasa Arab.

Jambore yang berlangsung pada 15-20 Juni 2009 itu diikuti oleh 6.000 santri penegak aktif usia 16 sampai 20 tahun dari pondok pesantren di seluruh Indonesia, 800 pimpinan kontingen daerah, serta pembina pendamping dari 32 provinsi. (T.Ys/toeb)